PENDAPATAN KSM LUNGGI TEMBUS 10 JUTA/BULAN

Oleh: Masudi, SE Fasilitator Ekonomi Tim 09 Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Kalimantan Barat HP. 08115700259

 


Desa Tanjung Mekar (Sambas) adalah salah satu desa yang mendapatkan program PPMK di tahun 2012 yang disalurkan melalui UPK. hampir rata-rata masyarakat di sana baik perempuan maupun laki-laki mempunyai kegiatan ekonomi, baik untuk konsumsi sendiri maupun dijual. Mereka memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, diantaranya mereka banyak juga yang mencoba membuka usaha tenun sambas, selain bernilai ekonomis hal ini juga mereka lakukan demi menjaga kelestarian budaya lokal dan mengangkat harkat dan martabat daerah.

Dari Hasil Pemetaan Swadaya tahun 2013, di 3 dusun Desa Tanjung mekar terdapat potensi usaha yaitu banyaknya usaha tenun antara lain :

1.    Dusun Keranji memiliki 6 rumah tenun (1 rumah terdiri dari satu kelompok tenun yang jumlahnya minimal 4 orang),

2.    Dusun Tanjung Rengas ada 4 orang pengrajin dengan 1 rumah tenun,

3.    Dusun Tanjung Mentawa ada 2 orang pengrajin

Berangkat dari hal tersebut, UPK LKM  Tanjung Mekar Mandiri ibu Heni kusumawati mencoba memanfaatkan SDM  yang ada ditambah keinginan kuat dari masyarakat untuk usaha, ”kenapa tidak kalau di berikan tambahan modal untuk menenun agar usahanya lebih maju”. Salah satu KSM yang mendapat pinjaman PPMK adalah KSM         LUNGGI, yang beralamat di Dusun Kranj, RT. 05 RW. 03 Desa tanjung Mekar. Dari 5 Anggota KSM hampir kebanyakan anggota dari KSM LUNGGGI. Tadinya mereka hanya tenun biasa saja dengan pinjaman ekonomi bergulir reguler. Dimana, Satu orang dapat meminjam Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah mereka mendengar bahwa ada PNPM yang memiliki program pinjaman bergulir PPMK yang jumlah pinjamannya lebih besar, kemudian mereka mengikuti sosialisasi yang di lakukan oleh UPK di tingkat kelurahan. Setelah mengikuti sosialisasi kemudian mereka bersepakat untuk membentuk Kelompok kemudian mengajukan pinjaman ke UPK.

Beberapa KSM, mengikuti sosialisasi PPMK di rumah Ibu Budiana (kanan)

 Setelah diverifikasi kelayakan usahanya oleh UPK barulah KSM LUNGGI mendapatkan pinjaman sebesar Rp.25.000.000,- masing-masing anggota mendapatkan pinjaman pertama sebesar Rp 5.000.000,-. KSM Lunggi beranggotakan 5 orang yang diketui Erlinda, Sekertaris Iswandi, Bendahara Rusmini dan Anggota Budiana dan Suryati.  Pinjaman di kembalikan dalam tempo 15 bulan dan setiap bulannya di angsur sebesar Rp.1.917.000,-

KSM LUNGGI sedang menyisir benang tenun

Dalam tiga bulan terakhir terhitung sejak januari 2014 pembayaran berjalan lancar, ini disebabkan oleh usaha mereka yang berkembang setelah mendapatkan bantuan pinjaman modal sehingga pesanan akan pasaran tenun yang selama ini belum terpenuhi karena tidak tersedia stok. Tenun sambas yang dikelola oleh KSM LUNGGI tidak hanya menarik minat pasar kabupaten sambas saja namun juga sampai ke kota Pontianak dan bahkan menembus pasar luar negeri yang dalam hal ini sampai ke Brunei Darussalam. Hal itu terbukti dengan tingkat kesejahteraan mereka yang lebih baik dari sebelumnya, kemudian pengembalian pinjaman pun menjadi lancar.

Dari pembukuan selama tiga bulan terakhir omset penjualan karya KSM LUNGGI mencapai 10 juta/Bln, hal ini tentunya patut kita berikan apresiasi yang baik, karena didorong oleh kerja keras masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan didaerahnya sekaligus melestarikan kebudayaan lokal yang selama ini belum banyak mendapat perhatian serius dari pihak yang berkompeten.

Contact Person : KSM LUNGGI

Nama Ketua KSM:	Erlinda
Alamat KSM:
Kelurahan:	Desa Tanjung Mekar
Kecamatan:	Sambas
Kab/Kota:	Sambas
Telp/HP:	0857 5305 3991

Berkat PPMK, Produksi Tambah Lancar

Oleh : Dwi Septiana Alhinduan, S.E

Hp 0813.4876.8109

Fasilitator Ekonomi Tim 8 Kab. Sambas,

OC-3 Prov. Kalbar

Adalah Hartini (43 tahun) seorang penjahit yang tinggal di Dusun Tanjung Mentawa, Desa Tanjung Mekar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.  Selain sebagai  sekretaris  di KSM Kemuning, Ibu Hartini juga sudah dua puluh tahun (sejak 1994) menjahit pakaian, biasanya mengambil borongan seragam sekolah.  Sebelum mendapat pinjaman PPMK, ia hanya mampu menghasilkan sekitar  1-2  helai pakaian per hari. Kini Ibu Hartini mampu menghasilkan sepuluh helai pakaian per hari, dibantu oleh  2  karyawan tetap dan 4 karyawan  tambahan yang diupah berdasarkan jumlah pakaian yang mampu mereka hasilkan dalam sehari.

Aktivitas Bu Hartini saat menjahit pakaian

 Sudah berapa kali Ibu memanfaatkan pinjaman bergulir dari program PPMK?

Sudah lima kali, Mbak. Dan alhamdulillah lancar.

Bisa diceritakan berapa jumlah uang pinjaman Ibu sejak pertamakali meminjam hingga saat ini?

Pertama saya meminjam sejumlah lima ratus ribu rupiah, setelah lunas, jumlah pinjaman saya naikkan jadi satu juta rupiah, lalu dua juta, dan sudah dua kali saya meminjam sejumlah lima juta rupiah. Terakhir jangka waktu pengembalian pinjaman selama dua puluh bulan.

Apa saja manfaat pinjaman bergulir PPMK untuk usaha Ibu?

Dana tersebut saya gunakan untuk membeli mesin obras guna mempercepat kerja saya dan menghemat biaya. Dulu, sebelum memanfaatkan dana pinjaman PPMK, saya selalu membayar orang untuk mengobras seragam sekolah sehingga menambah biaya produksi. Selain itu, uang yang saya hasilkan dari usaha menjahit dapat membantu ekonomi keluarga seperti membayar anak-anak saya les di luar.

Berapa penghasilan bersih yang Ibu dapatkan sebelum dan sesudah mendapat pinjaman PPMK?

Sebelum mendapat pinjaman PPMK, penghasilan bersih yang saya dapat sekitar satu juta rupiah per bulan. Kini saya bisa memperoleh penghasilan bersih sekitar dua juta rupiah per bulan.

Rencana Ibu ke depan?

Saya ingin membeli mesin jahit berukuran besar seharga lima juta rupiah. Dengan mesin itu, Insya Allah saya dapat menerima jahitan lebih banyak dari saat ini. Selain seragam sekolah, saya juga akan dapat menjahit seragam PNS dan pakaian untuk pelanggan umum.

Ibu Hartini memperlihatkan seragam sekolah hasil jahitannya

Harapan Ibu dengan adanya program PPMK ini?

Saya berharap semoga pesanan terhadap saya dapat meningkat sehingga saya dapat mempekerjakan lebih banyak lagi orang untuk membantu saya. Amiin.

Informasi lebih lanjut mengenai KSM ini, silakan hubungi:
Contact Person:

Nama Ketua BKM:	Nurdiansyah Zar'in
Alamat BKM :
Kelurahan:	Desa Tanjung Mekar
Kecamatan:	Sambas
Kab/Kota:	Sambas
Telp/HP:	0813 4534 5214

Nama Ketua KSM:	Sumadi
Alamat KSM :	Dusun Tanjung Mentawa
Kelurahan:	Desa Tanjung Mekar
Kecamatan:	Sambas
Kab/Kota:	Sambas
Telp/HP:	0853 4552 7911

Nama Profil BP :	Hartini
Alamat KSM :	Dusun Tanjung Mentawa
Kelurahan:	Desa Tanjung Mekar
Kecamatan:	Sambas
Kab/Kota:	Sambas
Telp/HP:	0853 4556 9282

editor : Agus sarwoko

 

Pelatihan Audit ITDA agar Tingkatkan Cakupan Audit PNPM Perkotaan

Legian, 12 November 2014

Oleh:               NKR. Sri Nulus TA. Sosialisasi KMW/OC 7 Provinsi Bali PNPM Mandiri Perkotaan     .

Guna memastikan implementasi program PNPM Mandiri Perkotaan sesuai dengan prosedur yang ada, kegiatan audit program tidak cukup hanya dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini disebabkan karena jumlah personel dan waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan Inspektorat Kota/Kabupaten (ITDA). Maka dilaksanakan Pelatihan Audit PNPM Mandiri Perkotaan bagi ITDA Kota/Kabupaten.
Hadir pada acara pembukaan Pelatihan Audit PNPM Mandiri Perkotaan Bagi ITDA Cluster Bali, antara lain, Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP, Kepala Program Management Unit (PMU), Kepala Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Bali serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah-2.
Dalam arahannya, Direktur Pengawasan Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri BPKP Salamat Simanulang mengatakan, digelarnya pelatihan audit bagi ITDA ini menjelaskan ada tujuan khusus dan tujuan jangka panjang. Lebih jauh dijelaskan, secara khusus bertujuan untuk peningkatan cakupan audit PNPM Mandiri Perkotaan, peningkatan kapasitas ITDA dalam audit tertentu dan peningkatan partnership/kemitraan antarAparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
Keterlibatan auditor ITDA dalam pelaksanaan audit akan meningkatkan cakupan audit wilayah penerima bantuan PNPM Mandiri Perkotaan. Bank Dunia (World Bank) menginginkan agar cakupan sampel minimal sekitar 20% dari seluruh penerima bantuan PNPM Mandiri Perkotaan.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk peningkatan kapasitas audit secara terbatas pada bidang PNPM Mandiri Perkotaan. Peningkatan kapasitas yang lebih komprehensif untuk auditor ITDA perlu dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan formal, diklat jabatan fungsional dan diklat substansi lainnya. Pelibatan auditor ITDA dalam pelaksanaan audit PNPM Mandiri Perkotaan merupakan bentuk kemitraan yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan antarAPIP. Kemitraan ini perlu dikembangkan dalam kegiatan lain yang lebih luas dan strategis.

Menurut Salamat Simanulang, tujuan jangka panjang keterlibatan ITDA, salah satunya, adalah menumbuhkan sense of ownership dari Pemerintah Daerah. “Pemerintah harus memandang PNPM sebagai milik sendiri, karena tujuan akhirnya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di daerah. Keterlibatan ITDA dalam pengawasan diharapkan akan dapat membantu keberlangsungan Program PNPM melalui pelaksanaan pengawasan,” katanya.
Tantangan yang akan dihadapi pasca training ini, lanjut dia, adalah terjadinya rotasi di lingkungan Itkab, serta auditor yang melaksanakan audit berbeda dengan auditor yang mengikuti training. Lebih lanjut, Salamat Simanulang menghimbau peserta agar segera menyusun Rencana Pengawasan Tahunan, berkoordinasi dengan BPKP terkait dengan sinkronisasi lokus audit supaya tidak terjadi duplikasi atau redundancy audit. “Yang terpenting untuk diingat peserta pelatihan adalah penyampaian laporan hasil audit paling lambat 30 Juni 2015, ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala PMU Didiet Arief Akhdiat mengatakan, total Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) cair ke masyarakat periode 2007 - 2013 sebesar Rp7,812 triliun terdiri atas BLM dari APBN (sebesar 58,7%), APBD (sebesar 13,8%) dan dari dana swadaya masyarakat Rp2,966 trilyun atau sebesar 27,5%. Menurutnya, pemanfaatan BLM untuk kegiatan Tridaya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini sekitar 83,4% digunakan untuk kegiatan infrastruktur, lalu 9,2% untuk kegiatan sosial dan 7,4% untuk kegiatan ekonomi.
Kepada peserta pelatihan, Didiet menekankan lima hal penting dalam melakukan pengawasan dalam pemanfaatan BLM di masyarakat. Salah satu contoh, seperti penyalahgunaan dana terjadi pada kegiatan infrastruktur, yakni kekurangan volume pekerjaan, pekerjaan tanpa laporan pertanggungjawaban dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pada kegiatan ekonomi: ketidaktepatan sasaran penerima manfaat dan pinjaman yang tidak dikembalikan. Jadi hal-hal ini perlu bimbingan teknis dalam audit. [Bali]
Editor: Nina Firstavina