TOT PPMK KALBAR, BEGINS...!

Foto Bersama Peserta dan Pemandu TOT PPMK Kalbar

Senyum mengembang.... tawa pecah....riang canda menghiasi pembukaan Training Of Trainer (TOT) Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan Senin-Minggu, 8-14 September 2014 bertempat di Gedung Zamrud Khatulistiwa Pontianak. Kondisi tersebut dapat dimaklumi, berhubung kesempatan bertemu sesama fasilitator dari Kabupaten/Kota yang berbeda sangat jarang terjadi terutama dalam momen pertemuan formal seperti saat ini.

Dirigen, memimpin lagu

Peserta Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan oleh Ketua Panitia penyelenggara yang juga merupakan Tenaga Ahli Pelatihan PNPM Mandiri Perkotaan OC-3 Kalbar, Firman Riyadi yang menyampaikan tentang latar belakang pelatihan, tujuan, target serta rangkaian kegiatan selama pelatihan.

Firman sedang menyampaikan Sambutan dan Laporan Penyelenggaraan

“Kami berharap, selama pelatihan dan dan pasca pelatihan, kawan-kawan (peserta.red) selalu dalam kondisi sehat sehingga dapat mengikuti secara maksimal seluruh rangkaian acara agar diperoleh pemahaman dan mekanisme kerja yang sama untuk menyukseskan program di masyarakat, karena pelatihan ini telah kami siapkan sejak beberapa bulan yang lalu, maka kesuksesan pendampingan dimasyarakat salah satunya juga dipengaruhi oleh keberhasilan pelatihan ini” Ungkap Firman.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan arahan oleh TL OC 3 KMW PNPM MPk Kalbar, Komala erwan. Beliau menegaskan bahwa PPMK merupakan program lanjutan intervensi PNPM MPk yang pada tahun 2014 ini, kalbar mendapat amanah sebanyak 22 Kelurahan/Desa yang memperoleh program dengan alokasi Rp 110.000.000.- per Kelurahan/Desa yang peruntukannya adalah Rp 100.000.000,- untuk pinjaman pengembangan usaha kelompok dan Rp 10.000.000,- untuk pelatihan pengembangan kapasitas masyarakat baik kepada KSM, UPK, BKM dan Aparat Desa/Kelurahan agar memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan dan mekanisme program.

Pelatihan yang rencananya diikuti oleh TIm Korkot dan Tim Fasilitator mulai dari Senior fasilitator, Faskel Ekonomi dan Faskel CD dikarenakan terjadi perubahan dalam item kontrak yang ada dimanajemen sehingga terjadi pengurangan jumlah peserta, kegiatan tetap dilaksanakan namun tanpa keikutsertaan faskel CD dengan total peserta yang mengikuti pelatihan menjadi sebanyak 35 peserta dari rencana 56 peserta.

Selanjutnya, Komala kembali menyampaikan “Pelatihan akan tetap berlanjut dengan kondisi apapun karena ini sudah menjadi komitmen kita bersama untuk mengawal program ini agar dapat berjalan sesuai rencana dan schedule yang ada, untuk itu, kebersamaan dan kekompakan kita semua mulai dari tingkat provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan/desa dampingan dapat kita jaga bersama sehingga seluruh pihak dapat memperoleh pembelajaran dari pelaksanaan program ini baik ditingkat pemerintah daerah, kelompok peduli dan masyarakat itu sendiri”.

“Pada kesempatan ini, unsur satker dan PPK tidak dapat menghadiri acara pembukaan pelatihan ini dikarenakan terdapat kesibukan lain yang tidak dapat ditinggalkan, namun melalui Team Leader mereka menyampaikan salam kepada seluruh peserta dan panitia serta mendoakan semoga pelatihan dapat berjalan lancar dan sukses” terang Komala sekaligus membuka kegiatan Pelatihan.

 

Peserta mengerjakan Pre test pasca pembukaan

Bersambung......

 

Oleh :

Agus Sarwoko

TA LG-PP pic Socialization Specialist

OC-3 Prov. Kalimantan Barat

Siapkan TOT PPMK, OC-3 Kalbar marathon selenggarakan rapat

Tidak ingin rendah dalam pencapaian tujuan TOT, tim pemandu dari OC 3 kalbar melakukan rapat marathon mulai dari membahas materi yang akan disampaikan hingga teknis penyelenggaraan dimana rencananya TOT akan dilaksanakan pada 8-14 September 2014 di Gedung Zamrud Pontianak.

Peserta TOT PPMK adalah seluruh Tim Korkot/Askot CD mandiri serta Tim fasilitator dari 5 Kabupaten/Kota se-Kalbar yang didampingi oleh PNPM Mandiri Perkotaan atau sebanyak 54 orang yang akan dimobilisasi dari lokasi dampingan masing-masing yang nantinya akan dibagi menjadi 2 kelas besar pelatihan. Dari 88 Desa/Kelurahan dampingan, ditahun ini terdapat 22 Kelurahan/desa yang memperoleh program PPMK 2014.

"Tak kurang telah 6 kali rapat telah dilaksanakan untuk mendetilkan persiapan TOT ini, bahkan tak jarang kami harus pulang dari kantor lebih larut dari biasanya, tak lain harapan kami agar pelatihan nanti dapat berjalan sukses, lancar dan produktif melahirkan peserta yang siap berjuang dilapangan pada masa pendampingan nantinya" ungkap tenaga ahli PPMK, effendi.

PPMK atau singkatan dari Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas merupakan program lanjutan intervensi PNPM Mandiri Perkotaan dari Phase berdaya menuju mandiri. PPMK difokuskan untuk memperkuat dan mengembangkan KSM sebagai wadah masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya secara berkesinambungan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif dan kreatif.

Menurut Komala Erwan, TL OC 3 PNPM Perkotaan Provinsi Kalbar "Dengan penyelenggaraan Training of Trainer atau TOT PPMK ini, diharapkan para peserta yang merupakan para pendamping langsung ditingkat masyarakat benar-benar siap dalam mengawal dan mensukseskan tujuan program agar masyarakat miskin yang menjadi penerima manfaat langsung dari program ini dapat meningkat penghidupan mereka secara berkelanjutan yang pada akhirnya dapat keluar dari permasalahan kemiskinannya".

"Dalam upaya mensukseskan program ini di Kalimantan Barat, selain difasilitasi oleh konsultan, tak terkecuali peran Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab strategis ditingkat daerah untuk dapat bersama-sama mengawal dan memonitor berjalannya program agar target program dilingkup lokal dapat kontributif dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerah. Diharapkan pula dengan adanya program ini, dapat menjadi awal keberlanjutan program secara permanen didaerah yang apabila dinilai sukses menurunkan angka kemiskinan dapat ditindaklanjuti dengan melakukan replikasi/adopsi program dengan memaksimalkan alokasi APBD untuk diterapkan pada Kelurahan/Desa lain yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi sehingga perlu diintervensi dengan program yang sama" Tegas Komala.

Untuk memperoleh informasi lengkap dan lebih lanjut mengenai program dapat secara langsung berkunjung ke Kantor PNPM Mandiri Perkotaan Kalbar di Jalan Abdurrahman Saleh Komplek Bapindo No. 1 Pontianak atau melalui e-mail : pnpmcity.kalbaroc3@gmail.com

oleh : Agus Sarwoko

TA LG-PP pic Socialization Specialist

OC-3 Provinsi Kalimantan Barat

Hadapi UU Desa, Ingatlah Kembali Siapa Kita Sebenarnya

Jakarta, 3 September 2014

Oleh: Nina Firstavina, SE Editor Web PNPM Mandiri Perkotaan

Melanjutkan tulisan terkait kegiatan Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK), kali ini membahas pemaparan Sonny H. Kusumah, sang “Bapak Elang”. Ia adalah salah seorang konseptor Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), cikal bakal PNPM Mandiri Perkotaan. Pertanyaan pertama yang diajukan Sonny sangat singkat, tapi mendalam, “Kita ini siapa, sih?”

Seperti diberitakan sebelumnya, KBIK se-KMP PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan di Kantor KMP wilayah 2, Jl. Danau Toba, Jakarta Pusat, pada Kamis, 28 Agustus 2014. KBIK bertema Undang-undang (UU) Desa ini dihadiri oleh seluruh Team Leader (TL), Tenaga Ahli (TA) dan sejumlah sub TA KMP, baik wilayah 1 maupun wilayah 2. Adapun narasumbernya adalah Hari Prasetyo dari Advisory PNPM Mandiri Perkotaan dan Sonny H. Kusumah, dengan TL KMP wilayah 2 Kurniawan Zulkarnaen sebagai moderator KBIK.

Sonny H. Kusumah sebagai narasumber dalam KBIK KMP PNPM Mandiri Perkotaan

Menurut Sonny, kemungkinan besar memang PNPM akan berakhir tahun 2015, karena sudah tidak ada lagi pembahasan mengenai anggaran untuk PNPM tahun-tahun berikutnya. Namun, masih tercetus harapan-harapan agar PNPM terus berjalan seterusnya. “Yang penting jangan takut kita akan bubar. Biasa saja. Makanya pertanyaan saya tadi, kita ini siapa?”

Rupanya pertanyaan Sonny tadi mencoba mengingatkan kembali para pelaku pemberdayaan atas identitas dirinya. “Kita ini adalah bagian kecil dari komunitas pemberdayaan. Komunitas PNPM. Dan bagian kecil dari Cipta Karya dan PBL (Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kementerian Pekerjaan Umum—Red.) Artinya, kalau kita mau terus mengembangkan PNPM Mandiri Perkotaan, ya kita harus siap, karena kendaraan kita akan banyak,” tegas Sonny.

Ia menambahkan, di sisa waktu delapan bulan ke depan ini, personel PNPM Mandiri Perkotaan—para pemberdaya—harus menciptakan kondisi bahwa program ini patut dilanjutkan. “Tapi harus siap-siap, tidak harus dengan kereta yang sama. Bisa jadi ikut kendaraan lain. Yang pasti esensi pemberdayaan itu lanjut,” cetus dia.

Lebih lanjut, Sonny mengingatkan, Direktur PBL Imam Santoso Ernawi adalah seorang arsitek, yang biasanya melihat segala sesuatu dari sisi keindahan. Maka, bisa jadi yang ingin dilihatnya adalah keterpaduan atau integrasi. “Jadi tunjukkan kalau kita bisa melakukan 100-0-100,” tegas Sonny. Yang dimaksud dengan “100-0-100” adalah target RPJMN tahun 2015-2019 yang dikenalkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yakni 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak. “Untuk mencapai target 100 (persen) sih bisa saja dilakukan. Mencapai 0 ini yang sulit. Apalagi pasca 2015, target capaiannya tidak lagi Millenium Development Goals (MDGs), tapi sudah Sustainable Development Goals (SDGs).

Sonny juga menyebut soal kemungkinan di dalam Kementerian Pekerjaan Umum akan mengatur bahwa lokasi perkotaan akan masuk ke P2KP, sedangkan perdesaan masuk ke PPIP. “Artinya jangan heran kalau ada penciutan. Karena semua desa akan keluar. Kita hanya mengurus kelurahan. Kita, sebagai bagian dari Cipta Karya (Kementerian Pekerjaan Umum—Red.) harus mulai mengadvokasi, memengaruhi, agar program-program PPIP mau mengadopsi mekanisme P2KP. Sebab, Fasilitator Kelurahan (Faskel) kita adalah resource (sumberdaya) yang inginnya terus dipelihara. Soalnya, Faskel itu kan sudah berpengalaman dan sudah dilatih. Akan lebih mudah menjalankan program dengan orang-orang yang sudah dilatih daripada yang masih fresh,” tandas dia.

Peserta KBIK KMP PNPM Mandiri Perkotaan mendengarkan penjelasan Kurniawan Zulkarnaen

Soal advokasi dan “kemasan” program, menurut Sonny, pelaku PNPM Mandiri Perkotaan harus berhati-hati dengan “kemasan-kemasan” tersebut. Hati-hati dalam mengusung program dengan Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) atau Livelihood. “Bukan perkara gampang mendorong program baru (agar diadopsi program lain). Dulu untuk P2KP saja kami setengah mati mendorongnya ke DPR/MPR, sambil meyakinkan bahwa Cipta Karya lah yang paling cocok mengusung program PLPBK. Karena pasti akan ada tarikan-tarikan dengan kementerian lain, jadi bermainlah secara lebih strategis dan taktis. Pilihlah mana yang penting dan genting,” urai Sonny.

Paparan tersebut ditutup dengan kesimpulan oleh TL KMP wilayah 2 PNPM Mandiri Perkotaan Kurniawan Zulkarnaen. “Kita adalah konsultan. Konteks pemberdayaan ke depan tidak jadi masalah apa “kendaraannya”. Yang penting adalah tujuannya adalah mencapai cita-cita kita, yakni memberdayakan masyarakat. Mengingat Dirjen kita latar belakangnya arsitektur, artinya ingin ada keterpaduan. Jadi itulah fokus kita ke depan. Dan, melihat kemungkinan ke depannya, akan ada fokus pemberdayaan masyarakat perkotaan. Akan ada penciutan. Kira-kira kita akan kembali ke P2KP lagi,” katanya.

UU Desa Tidak Revolusioner

Pada kesempatan itu, TL KMP wilayah 1 PNPM Mandiri Perkotaan Catur Wahyudi dengan tegas mengatakan bahwa UU Desa tidak revolusioner. Malahan sebaliknya. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks masyarakat madani ke depannya. Potensi yang ada adalah situasi Sosial Politik semakin menguat. Pertama, potensi kemandirian desa akan terganggu. Kedua, ancaman terhadap social capital. “Budaya gotong royong juga akan terintervensi,” ujarnya.

Meski begitu, Catur Wahyudi mengatakan, sejumlah skenario bisa dilakukan mengantisipasi hal tersebut. Pertama melihat segmen desa. Apa yang sudah dimiliki. Apakah Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) akan tetap diakui? “Saya kok pesimis BKM akan tetap diakui. Yang jelas dalam segmen ini harus dijadikan kendaraan yang bisa mengakselerasi instrumen-instrumen pembangunan desa. Misalnya UPK, berpotensi menjadi Bumdes. Jadi pusat pemberdayaan ekonomi desa. Bagaimana dengan UPL? Ya jadi komunitas relawan infrastruktur yang bergerak memperkuat ke infrastruktur. Masalahnya, potensi konflik juga akan tinggi,” urai dia.

Atau dalam kata lain, mengutip kesimpulan TL KMP wilayah 2 Kurniawan Zulkarnaen, yang ingin dicapai oleh kita adalah keseimbangan civil society dan local government.

Dalam KBIK bertema UU Desa ini, narasumber Hari Prasetyo menambahkan paparan terkait permintaan Program Manager Unit (PMU) yang meminta rencana kerja (Masterplan) kepada pihak KMP wilayah 1 dan KMP wilayah 2. Menurutnya, satu hal yang wajib diperhatikan adalah target capaian 100-0-100. Menurut Haripras, begitu panggilan akrab Hari Prasetyo, guna memuluskan target 100-0-100 ini PNPM Mandiri Perkotaan harus berperan sebagai city changer. Bentuk dan galakkan komunitas bangun kota, atau dikenal sebagai Gerbang Kota—Gerakan Membangun Kota.

Lebih lanjut, upaya lain dalam menghadapi UU Desa, empat elemen PNPM Mandiri Perkotaan harus bersatu padu. Keempat elemen itu adalah konseptor, implementator, administrator dan negosiator. Konseptor berarti pihak yang mengonsep program dan “aturan main”-nya. Implementator adalah pihak yang mengimplementasikan konsep dari elemen konseptor tersebut. Administrator berarti pihak yang mendokumentasikan semua kegiatan program, sehingga memudahkan menelusuri rekam jejak kegiatan. Negosiator adalah pihak yang melakukan negosiasi terkait kegiatan program. [Redaksi Web]

Editor: Nina Firstavina