Sekretariat
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) bersama dengan
Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan
koordinasi dan berperan aktif guna mendukung pencapaian target Pemerintah
menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Widianto,
Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan
Kemiskinan, yang merangkap sebagai Sekretaris Eksekutif TNP2K, pada acara Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Kelembagaan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) hari ini (13/5) di Hotel Millenium Siri,
Jakarta.
Bambang
menjelaskan bahwa usaha percepatan penanggulangan kemiskinan banyak menghadapi
tantangan, terutama dengan adanya Otonomi Daerah. “Mempertahankan masyarakat
untuk tetap berada di atas garis kemiskinan itu tidak mudah. Oleh karena itu,
diperlukan usaha-usaha bersama dengan Pemerintah Daerah untuk mejaga agar
tingkat kemiskinan yang sekarang ini tidak bergerak naik,” Kata Bambang.
Acara
Rakornas ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman TKPK tentang arti penting
perbaikan pengendalian dan penargetan program bagi efektifitas penanggulangan
kemiskinan di daerah. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, TKPK diminta untuk
merumuskan rencana tindak lanjut yang ditujukan untuk mendukung program-program
percepatan penanggulangan kemiskinan yang digulirkan dalam rangka pencapaian
target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2009-2014, yaitu menurunkan
tingkat kemiskinan nasional antara 8 hingga 10% di akhir tahun 2014.
Sementara
itu, Tarmizi A. Karim, Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD),
Kementerian Dalam Negeri, menyampaikan bahwa belajar dari Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri), umumnya masyarakat di perdesaan
tidak benar-benar tahu apa yang seharusnya menjadi prioritas masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan. “Diperlukan pengendalian dan koordinasi. Oleh karena
itu, penguatan kelembagaan (TKPK) menjadi sangat penting,” ujar Tarmizi.
Tarmizi
menambahkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan diperlukan berbagai inovasi
dalam pelaksanaan program. “Di sinilah peran penting TKPK dalam percepatan
penanggulangan kemiskinan,” kata Tarmizi.
Rakornas
Penguatan Kelembagaan TKPK ini dihadiri oleh para pimpinan dari 61 kabupaten
dan kota, termasuk Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, serta unsur Badan
Perencaan Pembangunan Kabupaten/Kota staf teknis TKPK dari 100 Kabupaten/Kota
se-Indonesia.
Materi-materi
terkait dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:
