 | Oleh: Muhammad Rusli, S.Pd.Training Specialist OSP 9 Papua Barat PNPM Mandiri Perkotaan |
Pembangunan merupakan sarana pensejahteraan Masyarakat. Menurut Rameshwar Prasad Misra (UNCRD) bahwa pembangunan adalah “ a conscious and institutionalized attempt at societal development”. Pembangunan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan melembaga, maka pembangunan akan bermuatan nilai (value), yaitu keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.
Menurut Moeljarto Tjokrowinoto (2 : 2011) makna pembangunan adalah “an increasing attainment of one’s cultural values”. Konseptualisasi dari pemaknaan pembangunan dapat dijelaskan dalam beberapa kondisi pemahaman. Pertama, bahwa pembangunan adalah sebuah proses bukanlah keadaan. Kedua, pembangunan tidaklah bebas nilai. Ketiga, pembangunan mengacu pada tempat di mana masyarakat berada.
Mencermati persoalan pembangunan maka ada beberapa isu penting terkait dengan pembangunan, antara lain, pertama, isu pertumbuhan (growth) versus distribusi (distribution). Kedua, isu pembangunan pertanian (agricultural development) versus pembangunan industri (industrial development). Ketiga, isu pembangunan perdesaan (rural development) versus Perkotaan (urban development). Keempat, isu teknologi padat modal (capital intensive technologies) versus teknologi padat karya (labour intensive technologies). Kelima, sentralisasi (centralization) versus desentralisasi (decentralization). Keenam, isu modern versus tradisional.Ketujuh, isu perencanaan sosial-ekonomi (socio economic planning) versus perencanaan fisik (physical planning).
Dengan adanya variasi dan perkembangan pemaknaan terhadap pembangunan maka terdapat kesepakatan bahwa isu pembangunan tidaklah pernah tunggal dan karenanya masalah pembangunan adalah sebuah “konsep terbuka”. Ini berarti pembangunan harus didefinisikan secara terus-menerus seiring semakin mendalamnya pemahaman kita tentang proses dan munculnya persoalan-persoalan baru yang perlu dipecahkan oleh pembangunan itu sendiri.
Pembangunan adalah sebuah proses yang memiliki sifat berdaur. Pembangunan bukanlah suatu pemecahan final (ultimate solution), bahwa ada solusi yang dihasilkan untuk setiap masalah, akan tetapi akan ada masalah baru untuk setiap solusi yang dihasilkan. Untuk upaya menciptakan teori pembangunan merupakan tugas kita semua yang tidak pernah berakhir.
Kemiskinan dan Pembangunan
Kemiskinan telah sejak lama dipersepsikan oleh para pakar, dimana sangatlah bervariasi antara budaya yang satu dengan yang lainnya, antara wilayah satu dengan wilayah lainnya walaupun itu masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap pakar dan ahli mempunyai dasar pemikiran yang berbeda-beda yang disebabkan oleh konteks kondisi yang mereka dalami. Penilaian tentang kemiskinan tidak terlepas dari ukuran-ukuran atau indikator-indikator berdasarkan norma tertentu. Sala satu ukuran kemiskinan di Indonesia telah disampaikan oleh Prof. Sajogyo (6 : 2011) bahwa untuk mengukur garis kemiskinan dapat dilihat dari pengeluaran tahunan per kapita dalam nilai tukar beras. Jika ukuran ini dipakai maka penduduk yang dikategorikan miskin adalah seseorangyang hanya mampu mendapatkan penghasilan untuk membeli beras sejumlah 320 kg, sedangkan miskin sekali hanya mampu membeli beras sebanyak 240 kg, dan paling miskin hanya mampu membeli 180 kg.
Salah satu strategi Pembangunan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi dua: Pertama, strategi pembangunan yang menggunakan cara tidak langsung dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan untuk memperbesar “kue” ekonomi nasional. Bila barang dan jasa yang tersedia dalam sistem telah lebih dari cukup maka melalui proses trickle down effect dapat terbagi kepada seluruh masyarakat termasuk kaum miskin.
Kedua, bahwa menanggulangi kemiskinan dengan cara tidak langsung (trickle down effect) ternyata menimbulkan makin parahnya kesenjangan pendapatan. Maka pada dasarnya penanggulangan kemiskinan mestinya mengedepankan pendekatan kebutuhan dasar.
Pendekatan kebutuhan dasar memiliki tiga asumsi pokok: Pertama, banyak dari kaum miskin tidak mempunyai aset-aset produksi, selain kekuatan fisik, keinginan bekerja dan intelenjensi dasar. Pemeliharaan aset-aset tersebut diatas sangat tergantung pada peningkatan akses akan pelayanan publik, seperti Kesehatan, Pendidikan dan Penyedian air bersih. Kedua, peningkatan pendapatan baru, yang dapat meningkatkan standar hidup kalau barang dan jasa yang tersedia. Ketiga, Peningkatan standar hidup melalui peningkatan produktivitas dengan memberikan program-program subsidi.
Pendekatan kebutuhan dasar yang dimaksud di atas, telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui program-program antara lain:
- Program Bantuan dan perlindungan sosial, yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dalam bentuk: Bantuan siswa miskin (beasiswa), jaminan kesehatan masyarakat (BPJS), Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- Program-program Pemberdayaan Masyarakat—meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin: Program PNPM Mandiri Perkotaan, Program PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Pariwisata, PNPM Selaras, PNPM Pertanian, dan lain-lain.
- Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil—meningkatkan tabungan dan keberlanjutan usaha pelaku UMK): Kredit Usaha Rakyat
Semua ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perluasan peningkatan lapangan kerja, yang berdampak pada pengurangan angka kemiskinan.
Pembangunan saat ini berorientasi pada pembangunan yang berpusat pada manusianya antara lain: Pertama, memusatkan pemikiran dan tindakan kebijakan pemerintahan pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhannya serta memecahkan masalah mereka sendiri pada tingkatan individu, keluarga dan komunita, maka diperlukan penguatan-penguatan melalui pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada manusianya.
Kedua, mengembangkan organisasi civil society yang berfungsi menggalang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat untuk mengembangkan dirinya dan memecahkan setiap persoalanya sendiri, melalui penguatan kelembagaan-kelembagaan yang ada sebagai refresentasi masyarakat warga yang dibentuk atas kesadaran mereka sendiri dalam upaya meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya.
Ketiga, mengembangkan sistem-sitem produksi yang diorganisir secara mandiri melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang berlandaskan pada kaidah kebersamaan dan kepemilikan dan pengendalian sendiri.
Partisipasi dan Pemberdayaan
Gagasan atau ide tentang pelibatan peran warga masyarakat dalam kajian tentang masalah pembangunan, terutama dalam model pemberdayaan, sesungguhnya bukanlah ide dan gagasan baru. Sejak tumbuh kesadaran bahwa perspektif pertumbuhan ekonomi(economic growth) meninggalkan permasalahan kesenjangan, ketidakadilan, dan ketidakmerataan dalam pembagian manfaat, maka berkembanglah pandangan yang memberikan alternatif mkepada pandangan yang hanya mengandalkan pertumbuhan, di antaranyanya teori-teori redistribution with growth, human development, and people-centered development. Pemberdayaan lebih pada transformasi perubahan sikap dan perilaku baik di tingkat pemerintahan maupun di tingkat masyarakat serta kelompok-kelompok peduli, dimana masalah-masalah kemiskinan adalah masalah bersama.
Isu pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sesungguhnya merupakan turunan (derived issue) dari perspektif pembangunan yang memihak pada rakyat, yang pada akhirnya berujung pada satu tema besar partisipasi masyarakat (people’s participation) yang berarti orientasinya adalah bagaimana masyarakat menjadi patner yang kritis dalam suatu proses pembangunan dan memanfaatkan potensi mereka
Kata pemberdayaan masyarakat (community empowerment) didefinisikan oleh Cambridge Confrence on African Administration di kantor British Colonialk pada tahun 1948 sebagai berikut : “......a movement designned to promote better living for the whole community, with the active participation and if possible on the initiative of the community, but is this initiative is not forthcomingspontaneously, by the use of tecniques for arousing and stimulating it in order to secure its active and enthusiastic response to the movement.”
Artinya, menurut mbah Google, adalah gerakan designed untuk mempromosikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan jika mungkin atas prakarsa masyarakat, tetapi inisiatif ini tidak forthcomingspontaneously, dengan menggunakan teknik untuk membangkitkan dan merangsang itu dalam rangka untuk mengamankan aktif dan respon antusias untuk gerakan.
Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melihat community development sebagai proses pendidikan oleh karena ia peduli dan fokus bagaimana merubah sikap mental dan praktek-praktek yang menghalangi proses perubahan sosial ekonomi serta secara terus menerus meningkatkan kemampuan atau kapasitas orang agar mampu menolong dirinya sendiri, sedangkan community development sebagai organisasi dalam kegiatannya membutuhkan upaya reorientasi atas lembaga-lembaga yang ada atau memerlukan kreasi terhadap tipe-tipe baru dari kelembagaan.
Menurut Korten (18 : 2011) orientasi community development sebagai proses perubahan di tingkat lembaga adalah sebuah kenyataan “masyarakat belajar” (social learning). Proses belajar masyarakat terjadi baik ditingkat perorangan maupun kelompok atau lembaga. Di Indonesia kesadaran tentang pelibatan masyarakat dan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalkam usaha penanggualangan kemiskinan tumbuh pesat pada awal Pelita VI, yang ditandai dengan munculnya program-program penanggulangan kemiskinan dengan pola dan skema tindakan yang lebih substansial terhadap sumber permasalahan.
Tujuan dari pemberdayaan adalah (1) mengefektifkan bantuan secara sungguh-sungguh sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan serta mengenali kemampuan atau potensi yang mereka miliki, (2) meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat dengan pengalaman dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan dalam upaya peningkatan diri dan ekonominya.
Dari berbagai program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan ada dua pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama: sudahkah upaya penanggulangan kemiskinan dijalankan dengan benar? Apakah strategi yang selama ini diterapkan sudah mencerminkan kebutuhan dasar dari obyek kemiskinan?
Pertanyaan ini muncul karena adanya fenomena yang bertolak belakang antara realitas sosial (outcomes), di satu sisi strategi yang diterapkan (process) di sisi lain, tanpa mengkaji kedua pertanyaan tersebut evaluasi penanggulangan kemiskinan tidak pernah ketemu antara pencapaian kualitatif dan kuantitatif serta proses.
Secara umum, angka kemiskinan Indonesia sejak 1998 - 2011 terus menurun. Penurunan tersebut tidak lepas dari upaya keras pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan melalui berbagai program pro-rakyat. Kendati belum bisa dikatakan maksimal, akan tetapi tren penurunan menunjukan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan yang diluncurkan pemerintah telah memberikan efek positif bagi peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan hak-hak dasar mereka.Secara kualitatif, pencapaian atas upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat, dimana terjadi pergeseran kebijakan dan strategi yang diterapkan, dan secara kuantitatif dapat dilihat dari menurunnya angka kemiskinan Indonesia sebagaimana di rilis oleh TNP2K dari tahun 1998 sebesar 34.02% dan pada tahun 2011 angka kemiskinan turun menjadi 12.49%, namun yang perlu dikritisi secara bersama adalah terkait dengan proses. Bahwa pemihakan terhadap warga miskin sudah cukup baik, namun dipihak lain akomodasi terhadap persoalan kapital tetap mendapat tempat yang istimewa, yang bahkan meniadakan atau mengecilkan arti dari strategi pemerataan. [Pabar]
Editor: Nina Firstavina
