PPRBK Harus Menjadi Program Mainstream

Oleh: Muhammad Ridwan  Askorkot Mandiri Kabupaten Lampung Utara OC 2 Provinsi Lampung PNPM Mandiri Perkotaan

Media Warga Online, Bandar Lampung - Provinsi Lampung  sebagai wilayah kategori rawan bencana alam, tahun ini mendapat Program  Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) yang didanai oleh Bank Dunia. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dan merupakan program rintisan.  Di Indonesia, hanya ada empat Kota yang mendapatkan program rintisan ini, yakni Kota Bandar Lampung, Kota Padang, Kota Manado dan Kota Surabaya.

Khusus untuk Kota Bandar Lampung, program rintisan PRBBK  dilaksanakan di Kelurahan Panjang Selatan di Kecamatan Panjang, Kelurahan Pesawahan di Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kelurahan Sukamaju dan Kelurahan Keteguhan di Kecamatan Teluk Betung Barat. Empat Kelurahan tersebut akan mendapatkan Bantuan Langsung masyarakat (BLM) yang bersumber dari Bank Dunia sebesar Rp500 juta per kelurahan. Program PRBBK  Kota Bandar Lampung dikhususkan untuk program mitigasi terhadap ancaman bencana tsunami yang diakibatkan gempa vukanik dari letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Melalui program PRBBK atau Grand Program of Community Based Disaster Risk Reduction (PCDRR), diharapkan dapat meminimalisir tingkat korban jiwa dan kerusakan harta benda masyarakat disekitar lokasi potensi bencana tsunami. Dengan program ini masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Saat ini bencana tsunami yang di akibatkan oleh gempa tektonik maupun gempa vulkanik di bawah permukaan laut, menjadi ancaman serius bagi  negara kepulauan seperti Indonesia. Sampai saat ini belum ada teknologi  yang dapat  memprediksi kapan akan terjadinya bencana tersebut. Walaupun sudah ada Early Warning System, tapi belum efektif meminimalisir dampak dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tsunami. Khususnya korban jiwa manusia.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Program PRBBK di Provinsi Lampung, Bank Dunia melakukan supervisi ke Kota Bandar Lampung pada tanggal 2-3 Oktober 2014. Tim Supervisi Bank Dunia terdiri atas Kumala Sari (bagian program), Djumadi Achmad (bagian keuangan) dan Azrin Raswin (Tenaga Ahli PRBBK Bank Dunia). Hari pertama, 2 Oktober 2014, Tim supervisi Bank Dunia melakukan Kick Off Meeting di Kantor Oversight Consultan (OC-2) PNPM Mandiri Perkotaan Provinsi Lampung diteruskan dengan kunjungan lapangan di Kelurahan penerima program PRBBK. Hari kedua, 03 Oktober 2014, Tim Supervisi melakukan rapat koordinasi dengan Tim Koordinator Kota Bandar Lampung dan Tim Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, kemudian dilanjutkan dengan rapat evaluasi hasil Supervisi di Kantor OC-2.

Rapat Evaluasi hasil Supervisi
Bank Dunia di Kantor OC-2 Lampung

Dalam rapat evaluasi hasil supervisi, Tim Bank Dunia melalui Kumala Sari menyatakan besarnya dampak risiko bencana alam,  harus menjadi  perhatian semua pihak, sehinga internalisasi program pengurangan risiko bencana harus menjadi program arus utama atau mainstream. "Memang tidak mudah melakukan proses  internalisasinya kepada masyarakat. Pengarusutamaan itu bisa dimulai dari pemerintah daerah, dengan memasukan program mitigasi bencanai masuk ke dalam sistem perencanaan pembangunan, sehingga pemerintah memiliki rencana kontingensi jika terjadi bencana alam," kata Kumala Sari. Pun, di tingkat grassroot, harus memiliki rencana kontigensi berbasis komunitas, sehingga masyarakat memahami "Community Disaster Management" (CDM), tambahnya.

Tim Supervisi Bank Dunia menegaskan, mitigasi dan manajemen bencana bisa dilaksanakan dengan baik jika masyarakat memiliki Rencana Tindak Pengurangan Risiko Bencana (RTPRB) yang berkualitas dan mengacu  dengan rencana tindak  mitigasi dan pengurangan risiko bencana pemerintah daerah setempat. Tantangan terbesar dari program pengurangan risiko bencana alam adalah internalisasi pemahaman kepada masyarakat, agar kesadaran akan risiko bencana menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat. Proses internalisasi pemahaman  pengurangan risiko bencana kepada masyarakat bisa dimulai dengan edukasi kepada anak usia sekolah, mulai TK hingga SMA. 

"Rencana tindak pengurangan risiko bencana sementara ini sering diputuskan oleh elite capture, khususnya pemerintah pusat, daerah dan elit masyarakat setempat. Sedangkan  masyarakat luas belum dilibatkan. Ini  yang menyebakan ada gap pemahaman tentang risiko bencana. Oleh karena itu Program Pengurangan Risiko Bencana harus melibatkan komunitas, sehingga pemahaman akan besarnya bahaya bencana alam, khususnya tsunami, terinternalisasi kepada masyarakat dan menjadi bagian dari habbit atau budaya baru masyarakat setempat," tegas Kumala Sari, seraya menutup paparan hasil evaluasi supervisi.

Rapat evaluasi supervisi Bank Dunia berakhir pukul 18.30 WIB dengan rekomendasi RTPRBBK Kota Bandar Lampung harus disempurnakan dengan perencanaan yang lebih rigid. [Lampung]

*Coretan pena, hasil mendengar  diskusi dengan Bank Dunia, Jum'at sore (03 Oktober 2014) di Kantor OC-2 Lampung. 

Sumber: www.pnpm-perkotaan.org

Editor: Nina Firstavina