 | Oleh: Nina Firstavina, SE Editor Web PNPM Mandiri Perkotaan |
Total kebutuhan untuk mencapai target 100-0-100 adalah sebesar Rp770 triliun. Namun, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menyediakan sekitar sepertiganya. Mengatasi ini, kemitraan diyakini bisa menjadi salah satu kunci sukses pencapaian target 100-0-100.
Hal tersebut diungkapkan Tenaga Ahli (TA) Human Resource Management (HRM) KMP PNPM Mandiri Perkotaan James Manopo pada kegiatan Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK) Konsultan Manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri Perkotaan sesi kedua. Sebelumnya, sesi pertama, materi yang dibahas adalah mengenai “Pengertian dan Implementasi City Changer” oleh Hari Prasetyo dan Arief Rahadi dari Advisory PNPM Mandiri Perkotaan. KBIK yang dihadiri oleh seluruh Team Leader (TL), TA dan Sub TA KMP wilayah 1 dan 2 itu dilangsungkan di Kantor KMP PNPM Mandiri Perkotaan wilayah 2, Jl. Danau Toba F3/8, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada Selasa, 16 September 2014.
Pada sesi kedua ini James Manopo membawakan materi “Mengintip 100-0-100”, bersumber Buletin Cipta Karya Edisi 07/XII/Juli 2014. Ia memaparkan pula mengenai isu strategi untuk mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Ada empat poin yang menjadi pemicu lahirnya target 100-0-100 ini: (1) rendahnya layanan air minum aman, (2) rendahnya layanan sanitasi layak, (3) meluasnya kawasan kumuh, (4) penanggulangan kemiskinan.
Mengingat visi Ditjen Cipta Karya adalah mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, maka target pemerintah bidang keciptakaryaan yang dituangkan dalam RPJMN ke-3 tahun 2015-2019 adalah 100% capaian pelayanan akses air minum, 0% proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak (kumuh) di kawasan perkotaan, dan 100% capaian pelayanan akses sanitasi. Target ini disebut sebagai Key Performance Indicator 100-0-100. Menunjang target tersebut, dibutuhkan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman, yakni air minum, sanitasi, jalan lingkungan, peningkatan kualitas permukiman dan penyediaan Rusunawa. Dalam hal ini, fokus P2KP/PNPM Mandiri Perkotaan, kegiatan dilaksanakan dengan model pemberdayaan. Mulai dari perencanaan sampai dengan operasional dan pemeliharaan infrastruktur.
Mengenai pemahaman Kawasan Kumuh dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
Terdapat enam aspek kawasan kumuh, yakni (1) kondisi bangunan hunian, (2) kondisi aksesibilitas, (3) kondisi drainase, (4) kondisi pelayanan air minum, (5) kondisi pengelolaan air limbah, dan (6) kondisi pengelolaan persampahan. Kondisi ini harus ditangani dengan prioritas tertentu. Untuk penanganan kondisi kekumuhan, prioritasnya adalah kawasan kumuh strategis di kota/kabupaten dan kota/kabupaten Kawasan Strategis Nasional (KSN). Sedangkan untuk air minum dan sanitasi, diprioritaskan pada kawasan regional dan daerah rawan air.
“Jadi, apa yang bisa dan harus dilakukan sampai April 2015, sehingga bisa berkontribusi maksimal dan optimal dalam memenuhi target 100-0-100 ini? Ataukah kita menunggu dan berbuat sampai dengan ombak tenang?” cetus James Manopo sambil mengakhiri sesinya. Berikutnya adalah sesi materi “PLPBK sebagai Model Implementasi 100-0-100”, akan ditayangkan dalam berita selanjutnya di website ini. [Redaksi]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar