Rancang Strategi Program dengan Belajar dari Capaian Kinerja Pemda

Batam, 16 September 2014

Oleh: Tristiani Susanti TA Mass Comm & PR KMP wil. 1 PNPM Mandiri Perkotaan

Ada pembelajaran yang didapatkan dari para pelaku Pemerintah Daerah (Pemda) yang perlu di-share guna menyiapkan keberlanjutan program ke depan. Di antaranya, pertama, antusiame Pemda terhadap PNPM Mandiri Perkotaan sangat baik, sebab hasilnya dapat dirasakan langsung dan terbukti bermanfaat. Kedua, Pemda mengalokasikan anggaran daerah untuk kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan lebih besar dari yang dipersyaratkan. Ketiga, melakukan replikasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan baik yang reguler maupun yang penguatan PLPBK, PAKET, PPMK, dan lain-lain. Keempat, memfasilitasi dan menguatkan program kemitraan dan channeling di level daerah terhadap BKM-BKM yang tergolong mandiri. Kelima, Pemda siap meneruskan keberlanjutan program, berbasis dana APBD sekalipun. Untuk ini, diperlukan dukungan kebijakan Pusat terkait keberlangsungan program dan alih pengelolaan program.
Hal itu terungkap dalam Pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan di Harmoni One, Kota Batam, Kepulauan Riau, pada 11-12 September 2014. Pada gilirannya, yang utama dari dua momen penting yang melibatkan stakeholder Pemda adalah “bagaimana program yang sudah dikembangkan ini bisa tetap berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Dan, bagaimana strategi yang dilakukan semua pihak, terutama Pemda untuk memastikan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat.
PNPM Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan di 34 provinsi, 269 kabupaten/kota dan 11.066 kelurahan. Pencapaian program di tahun ke-8 menunjukkan baru sekitar 3% dari jumlah total Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau 327 kelurahan masuk dalam kategori menuju Madani, 60% BKM atau 6.270 kelurahan berstatus Mandiri, dan 36% BKM atau 3.773 kelurahan berstatus Berdaya.
“Di sisi lain terdapat 37 kelurahan (0,4% BKM) masih dalam status BKM Awal dan membutuhkan pendampingan intensif,” kata Program Manager Unit (PMU) PNPM Mandiri Perkotaan Didiet R. Akhdiat dalam pembukaan pertemuan Regional PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2014 ini.
Adapun kegiatan ini secara khusus bertujuan untuk (1) meningkatkan pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan nasional terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2014, (2) meningkatkan pengetahuan mengenai progres/capaian PNPM Mandiri Perkotaan 2014 dan rencana pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun, dan (3) menyiapkan Pemda dalam melanjutkan fasilitasi PNPM Mandiri Perkotaan pasca 2014.
Proses pemberdayaan di PNPM Mandiri Perkotaan salah satunya dicirikan melalui keterlibatan pelaku dalam setiap tahapan kegiatannya. Berdasarkan Key Performance Indicator (KPI) yang dirilis SIM P2KP menunjukkan keterlibatan penduduk dewasa dalam kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan di tingkat kelurahan secara nasional mencapai rerata 47,5% dari target 40% secara nasional. Sementara keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan yang sama mencapai 45,2% dari target 40% secara nasional.

Atau klik di sini guna perbesar gambar 1

Atau klik di sini guna perbesar gambar 2

Terkait Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dikelola BKM sejak tahun 2007 hingga 2013 mencapai Rp10,8 triliun terdiri dari sumber APBN sebesar Rp6,3 triliun, sumber APBD Rp1,4 triliun dan sumber lain sebesar Rp3,1 triliun dan seluruhnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bentuk kegiatan infrastruktur, sosial berkelanjutan dan ekonomi produktif. Pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan di bidang infrastruktur mencapai 82,4% dari total BLM yang dicairkan atau setara Rp8,9 triliun sementara 9,5% BLM atau sekitar Rp1 triliun dimanfaatkan dalam bentuk kegiatan sosial berkelanjutan dan 8,1% atau setara Rp874 miliar dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif.
Tantangan ke depan dari pemanfaatan BLM PNPM Mandiri Perkotaan ini adalah bagaimana menjamin kualitas kegiatan infrastruktur yang dibangun oleh masyarakat mampu memenuhi kualifikasi sesuai standar yang telah berlaku serta mengoptimalkan pemanfaatan BLM bagi masyarakat miskin atau kelompok sasaran. Data SIM P2KP menunjukkan bahwa penerima manfaat kegiatan tridaya pada tahun 2013 baru mencapai 77% yang berarti bahwa sekitar 23% BLM PNPM Mandiri Perkotaan di manfaatkan bukan kelompok penerima sasaran program.

Kasus penyalahgunaan dana di PNPM Mandiri (Status Juli 2014):

• Total nilai penyalahgunaan dana program yang berstatus “Proses Penyelesaian” senilai Rp5,5 miliar atau 0,05% dari Total BLM 2007-2013 yang telah disalurkan ke masyarakat sebesar Rp10,8 triliun
• Provinsi dengan penyimpangan dana dari Pengaduan Masyarakat berstatus “Proses Penyelesaian” yang relatif besar: Jatim (Rp328,9 juta); NTB (Rp256,9 juta); NTT (Rp258,5 juta); Kaltim (Rp268,4 juta) dan Sulsel (Rp264,6 juta)
• Provinsi dengan penyimpangan dana dari Temuan BPKP berstatus “Proses Penyelesaian” yang relatif besar: Jatim (Rp2,1 miliar); Sulteng (Rp114,3 juta); Sultra (Rp150,5 juta) dan Gorontalo (Rp313,3 juta)

Dari total pelaku penyalahgunaan dana sebanyak 932, pelaku terbanyak adalah BKM (44,4%); KSM (26,1%); Faskel (2,8%) dan Tim Korkot (1,7%). Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan dana ke depan, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan dan dana serta memperkuat peran kontrol sosial dari masyarakat, selain itu perlu peningkatan intensitas monitoring lapangan oleh Pemda, PJOK dan Lurah/Kades yang diharapkan dapat menekan/mencegah terjadinya penyalahgunaan dana program.
Dari 268 kabupaten/kota sasaran PNPM Perkotaan yang dievaluasi, hasilnya sebanyak 179 kabupaten/kota memiliki skor nilai akhir ≥ 80,0 (Passing Grade) dan 89 kabupaten/kota memiliki skor nilai akhir dibawah Passing Grade (< 80,0). Sedangkan 10 kabupaten/kota rangking tertinggi dan rangking terendah sebagai berikut :

Berangkat dari gambaran perkembangan dan capaian program di atas, para peserta yang merupakan Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen PNPM Mandiri Perkotaan telah merumuskan strategi dalam rangka meningkatkan kinerja program dan optimalisasi pemanfaatan dana. Berikut hasil rumusan strategi dari kegiatan pertemuan regional yang dilaksanakan selama dua hari kemarin. Rumusan disampaikan dari lima kelas diskusi sebagaimana terlampir. [KMP 1]
Lampiran:

1. Rumusan Strategi Kelas Satker PPK Provinsi (format .pdf, size 150,2 KB)
2. Rumusan Strategi Kelas A (format .pdf, size 38 KB)
3. Rumusan Strategi Kelas B (format .pdf, size 468,7 KB)
4. Rumusan Strategi Kelas C (format .pdf, size 105,6 KB)
5. Rumusan Strategi Kelas D (format .pdf, size 12 KB)

Editor: Nina Firstavina